barangkali aku bodoh karena aku pernah mendengar ada prinsip yang mengatakan "jika ada yg murah mengapa beli yg mahal,selagi mutu atau kwalitas barang tsb hampir sama atau paling tidak dapat disetarakan"
Mungkin juga aku sudah gila karena permah membaca bahwa “ premium dilarang bahkan ada lembaga yang akan mengharamkan jika dikomsumsi oleh orang atau kalangan tertentu, dan yang halal itu pertamax” hahaha hehe
padahal faktanya adalah :
1. Semua orang ingin menjadi mampu /kaya, tapi hanya sedikit yang mau dianggap kaya/mampu
2. perbedaan antara premium dan pertamax tidak sebanding dengan perbedaan antara emas dan perak, atau misal clas VIV dengan clas Ekonomi.
3. pelaksana/ karyawan SPBU akan lebih suka menjual Premium (bersubsidi) kepada Dirigen pengecer, spekulan dan tanki2 modipan ketimbang kepada motor, mobil ,umum masyarakat. sebab dirigen pengecer dan para tanki2 hasil modipikasi tadi selalu memberi imbalan tips atau dengan harga lebih kepada karyawan SPBU, dan akan lebih cepat habis terjual dibandingkan dengan motor mobil biasa atau konvensional.
ketiga fakta diatas tentu membuat orang cendrung memilih premium ketimbang pertamax dan rela mengantri berlama-lama, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai lahan bisnis baru untuk meraup keuntungan.
maka sangat wajar bila Premium dan solar semakin langka. belum lagi faktor2 external lain seperti pendangkalan pelabuhan dsb.
Terkait kelangkaan premium & solar ini ada dua opsi yang berkembang dan menjadi wacana ditengah masyarakat saat ini, pertama : Penetapan Harga Eceran Tertinggi dan kedua pelarangan dan pengharaman premium bersubsidi bagi para anggota DPR dan Pejabat, atau orang kaya/mampu. menurut saya kurang efektif, justru akan menimbulkan masalah baru karena rentan terjadinya akal-akalan, saling back-up, penimbunan dsb yang pada gilirannya kembali hanya menguntungkan pihak2 tertentu saja. Begitu pula dengan pelarangan atau pengharaman bagi kalangan tertentu, semisal para pejabat, atau DPR! bukankah ini justru akan menambah beban anggaran APBN/APBD karena biaya perjalanan dinas, perawatan pemeliharaan kendaraan dinas juga akan ikut naik , akibat harus memakai pertamax!?
Mengapa tidak di cabut saja subsidi BBM, biar sama rasa sama rata? bukankan akan terasa lebih adil? lagi pula sebetulnya semakin tinggi kaya seseorang tsb maka akan semakin banyak ia mengkomsumsi BBM begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatannya maka sedikit pula ia mengkomsumsi BBM, artinya subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang mampu dan kaya?
bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak memiliki kendaraan bermotor? sementara banyak yang mampu memiliki mobil pribadi sampai dengan 2 atau 3 buah, berapa liter ia komsumsi perhari? berapa ribu uang rakyat yang ia nikmati dari subsidi tadi? sementara berapa ribu pula yang diterima oleh si Tidak mempunyai kendaraan tadi???
pejabat atau dpr tentu dengan sendirinya akan menaikkan anggaran perjalanan dinas, biaya perawatan kendaraan dsb, karena kewajiban menggunakan pertamax, ini justru akan menambah beban APBN/APBD. demikian pula dalam dunia usaha akan timbul persaingan yang tidak sehat sebab ada yang memproduksi dengan cost premium (subsidi) dan ada yang memproduksi dengan cost pertamax,apakah yang menggunakan pertamax (non subsidi) ini bisa menjual dengan perhitungan cost premium?? tentu sekali lagi ini tidak adil. dan rawan terjadi kecurangan akal-akalan disana.
jadi selagi ada dua opsi atau pilihan mengapa harus....??, atau mengapa tidak,,,,??
solusi alternatifnya cabutlah subsidi jika memang sudah tidak mampu memberi, supaya sama rata- sama rasa, sebab lebih terasa adil dibanding 2 opsi tsb. bukankah rasa ketidak adilan itulah yang paling banyak menyebabkan terjadinya konflik pertikaian dsb. dari mulai mengantri saja sudah tidak adil, contoh pejabat, aparat, bisa tanpa antri, sementara rakyat biasa ?? orang mampu bisa membeli dalam jumlah banyak atau bahkan menyimpan menimbun, sedangkan yang pas-pasasn ??? ini juga jelas kurang adil, dan akibatnya rawan konflik /kerusuhan. sebetulnya jika memang Negara masih ingin memberikan subsidi alihkan saja pada sektor lain misalnya infrastruktur, pasilitas atau pelayanan publik, atau bidang olahraga dsb.
jadi tetapkan saja harga tertinggi oleh pemerintah semisal 8 atau 9 ribu. mungkin dengan ini justru dapat meningkatkan penerimaan/ devisa negara , lalu subsidi tadi di alihkan saja pada sektor lain seperti infrastruktur kita yang parah, pasilitas public, olahraga, iptek dll.
demikian dulu……..capekkkkkkkkkkk
